Praktik tilang elektronik seharusnya menjadi solusi dalam menciptakan transparansi penegakan hukum lalu lintas. Namun, kasus dugaan minta transfer tilang dana oleh oknum polantas di Medan memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
Kronologi Dugaan Minta Transfer Tilang Dana
Publik mempertanyakan komitmen aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.Namun, menurut pengakuannya, sang petugas justru menawarkan penyelesaian “tanpa proses sidang” dengan syarat mengirimkan uang melalui transfer bank.
Respons Polda Sumatera Utara
Menyikapi viralnya kasus dugaan minta transfer tilang dana oleh oknum polantas di Medan, pihak Polda Sumatera Utara langsung membentuk tim internal untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan di luar prosedur.
Polda juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan langsung jika mengalami kejadian serupa, baik melalui Propam maupun kanal pengaduan resmi lainnya.
Praktik Penyimpangan di Lapangan
Dugaan minta transfer tilang dana bukanlah hal baru dalam dunia lalu lintas di Indonesia. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang bebas pungli. Modus seperti ini mencederai semangat reformasi birokrasi di tubuh kepolisian, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dampak terhadap Kepercayaan Publik
polantas di Medan membuat kepercayaan publik terhadap Polri kembali dipertanyakan. Beberapa warga mengungkapkan kekecewaannya, karena merasa aparat justru memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.
“Seharusnya polisi menegakkan hukum, bukan menjadikan hukum sebagai alat pemerasan,” ujar seorang warga Medan yang ikut menanggapi kasus ini di media sosial.
Dalam jangka panjang, tindakan seperti ini bisa berdampak pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas. Rasa ketidakadilan akan menimbulkan sikap apatis dan tidak hormat terhadap aturan.
Baca Juga: Kapolri Tanggapi Wacana Pengawasan Kejaksaan terhadap TNI
Perlunya Reformasi dan Pengawasan Ketat
Pengamat kepolisian menyebut bahwa kejadian ini seharusnya menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan tilang manual di lapangan.Propam harus aktif melakukan patroli pengawasan dan menindak laporan masyarakat dengan cepat dan transparan.
Sikap Institusi dan Harapan Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menegaskan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional.Masyarakat berharap proses penyelidikan berlangsung terbuka dan tidak ada upaya menutupi kebenaran. “Kami ingin polisi bersih. Kalau terbukti salah, jangan dilindungi,” ujar seorang aktivis LSM di Medan.
Penutup: Perbaikan Sistem dan Budaya Hukum
Kasus ini bukan hanya soal oknum, tetapi juga sistem. Tanpa perbaikan sistem dan budaya hukum yang mengedepankan integritas, kejadian serupa akan terus berulang. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat, untuk terus mengawasi dan melaporkan penyimpangan.
Mewujudkan aparat penegak hukum yang bersih adalah tanggung jawab bersama. Dan itu dimulai dari keberanian untuk menindak yang salah dan memperbaiki yang keliru.